Dari pengamatan saya, selama krisis kelapa ini berlangsung, orang-orang terbagi dalam dua golongan utama. Pertama, mereka yang diuntungkan seperti petani kelapa dan eksportir. Mereka berbahagia karena harga kelapa meroket drastis dan memberikan keuntungan yang banyak. Kedua, orang-orang yang dirugikan seperti para pengusaha lokal berbasis kelapa dan emak-emak.
Tentu saja, sebagai penjual minyak kelapa, saya termasuk golongan kedua. Golongan yang sesak nafas saat harga kelapa menggila dan keberadaannya jadi langka. Biasanya golongan kedua ini mengutuk ketidakbecusan pemerintah soal regulasi perdagangan kelapa.
Lho kenapa pemerintah disalahkan?
Ya karena sejak dulu, pemerintah memang nggak pernah betulan hadir mengatur tata niaga kelapa. Coba deh kita mundur sejenak melihat penyebab kenapa harga kelapa melonjak nggak ngotak belakangan ini.
Beberapa Penyebab Harga Kelapa Melonjak
Begini, jamak diketahui ada beberapa penyebab kenapa harga kelapa menggila. Pertama soal ekspor kelapa. Sekitar November 2024, Pemerintah Indonesia meneken kesepakatan bilateral dengan cina. Salah satunya adalah protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke cina. Adanya kerjasama tersebut makin memuluskan jalan Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor kelapa segar ke Cina.
Perlu diketahui, harga kelapa untuk ekspor juga lebih menggiurkan ketimbang harga kelapa lokalan. Ini membuat petani lebih tertarik mengekspor kelapa ketimbang menjualnya di dalam negeri. Di Indonesia, petani merasa selalu merana karena harga kelapa yang terlampau rendah.
Penyebab kedua tak lain tak bukan adalah persoalan musim. Musim kemarau berkepanjangan yang menghantam Indonesia membuat produksi kelapa menurun drastis. Seretnya produksi kelapa di seluruh dunia juga membuat banyak negara mengimpor kelapa dari Indonesia.
Bayangin aja, jumlah kelapa yang sudah sedikit itu malah banyak diekspor. Tentu saja pasokan kelapa dalam negeri jadi menjerit-jerit dan harganya jadi luar biasa mahal. Sebagai gambaran, melansir tirto, di Kabupaten Indragiri Hilir, harga kelapa di petani naik drastis. Dari yang semula Rp3.250 per kilogram pada Oktober 2024, menjadi Rp8.000 per kilogram, Maret 2025.
Bahkan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga kelapa sempat menembus Rp21.000 per kilogram. Tercatat ekspor kelapa bulat pun meningkat hampir 30 persen pada Februari 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Ketiga adalah infrastruktur. Perlu diketahui, sebanyak 98,95% perkebunan kelapa didominasi perkebunan rakyat. Infrastruktur jalanan menuju perkebunan tersebut masih banyak kerusakan sehingga menimbulkan tantangan logistik yang berat. Oleh sebab itu harga kelapa menjadi tambah nggak masuk akal.
Dari banyak hal di atas, mayoritas masalah seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah. Oke deh, soal kemarau itu merupakan problem alam. Tapi mosok pemerintah nggak punya kekuatan untuk mengantisipasinya.
Pemerintah memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengatasi lonjakan harga kelapa saat ini. Kan bisa pemerintah tuh bikin regulasi kayak standarisasi harga dasar kelapa, perbaikan infrastruktur jalanan, atau membuat regulasi yang lebih ketat untuk ekspor.
Bisa juga pemerintah menggalakkan pelatihan pembuatan produk turunan kelapa. Secara serius, tentu saja. Tujuannya agar yang lebih banyak diekspor produk turunannya, alih-alih bahan mentah. Semua itu saya yakin pemerintah bisa melakukannya. Wong orang-orang di dalam pemerintahan tuh terdidik semua kok.
Namun apa yang sudah dilakukan pemerintah?.
Pembela Palsu Itu Bernama Pemerintah
Alih-alih memberikan solusi, pemerintah justru berlagak sok jadi pembela petani kelapa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman misalnya, bersyukur karena harga kelapa bulat naik. “Alhamdulillah, petani bahagia karena harga kelapa bulat naik” kata Amran seperti dikutip dari kumparan.
Masih belum cukup bikin geleng kepala, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, tidak akan menghentikan ekspor kelapa. “Petaninya lagi untung banyak sekarang, bagus”. ujarnya, dikutip dari tempo.
Gini lho bapak-bapak pemerintah. Pernyataan seperti itu kesannya kayak melepas tanggung jawab. Seolah-olah rendahnya harga kelapa selama ini bukan akibat dari abainya negara. Padahal justru ketidakhadiran pemerintah dalam melindungi harga jual itulah yang bikin petani sengsara selama bertahun-tahun.
Saran saya nih ya. Daripada memberikan pernyataan miskin empati, lebih baik segera bikin regulasi yang melegakan semua pihak. Atau seenggaknya ngasih pernyataan yang bikin adem bisa kan?.
Okelah jutaan petani katanya diuntungkan. Saya juga senang para petani bahagia. Saya juga paham kenapa harga kelapa yang melonjak merupakan angin segar bagi para petani kelapa.
Namun berbahagia, tentu saja, nggak dengan cara merenggut kebahagiaan orang lain kan?. Nggak sedikit juga lho yang dirugikan karena harga kelapa melonjak. Ambil contoh penjual bubur kacang hijau, pedagang kue pukis, penjual gudeg, atau penjual santan.
Mereka bukan orang yang punya usaha dengan omset miliaran kayak PT Sambu pak. Ada yang penghasilannya cuma cukup untuk bertahan hidup hari demi hari. Ada yang mencicil kontrakan saja masih harus berhutang. Belum lagi ibu-ibu yang kesulitan mencari santan kelapa untuk memoles masakan di rumah.
Seharusnya pemerintah ingat dengan prinsip do no harm. Dalam setiap kebijakan pasti selalu ada pihak yang diuntungkan dan juga dirugikan. Tak cukup entry strategy, pemerintah juga perlu mikirin exit strategy untuk mereka yang dirugikan.
Tapi ya sudahlah. Mungkin di mata pemerintah, kami bukan pelaku usaha, bukan pula manusia yang butuh rasa aman.
Kami cuma sebatas angka dan efek samping dari kebijakan ekspor yang menyebalkan.
